Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi peraturan hukum laut adalah masalah penegakan hukum yang masih lemah di beberapa wilayah. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia dan teknis yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum laut di Indonesia.
Namun, bukan berarti Indonesia tidak memiliki peluang untuk meningkatkan implementasi peraturan hukum laut di negara ini. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Zenzi Suhadi, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi peraturan hukum laut yang baik, Indonesia dapat melindungi sumber daya lautnya dari eksploitasi yang berlebihan.
Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani tantangan implementasi peraturan hukum laut. “Kita semua harus bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita,” ujarnya.
Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Menurut Yayasan Laut Indonesia, masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya laut agar terhindar dari kerusakan yang dapat merugikan generasi mendatang.
Dengan adanya kesadaran akan pentingnya implementasi peraturan hukum laut di Indonesia, diharapkan negara ini dapat menjadi negara yang lebih sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Tantangan memang ada, namun peluang untuk meningkatkan implementasi peraturan hukum laut juga terbuka lebar. Semua pihak harus bekerja sama dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.