Pentingnya peraturan hukum laut bagi pembangunan kelautan Indonesia tidak bisa diabaikan. Peraturan hukum laut adalah landasan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya kelautan dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut.
Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peraturan hukum laut sangat diperlukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan melindungi lingkungan laut dari kerusakan yang bisa disebabkan oleh aktivitas manusia.”
Salah satu contoh kepentingan peraturan hukum laut adalah dalam penegakan hukum terhadap praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing/IUU fishing). Dengan adanya peraturan yang jelas dan ditegakkan, praktik-praktik ini dapat ditekan sehingga sumber daya ikan di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.
Selain itu, peraturan hukum laut juga penting dalam mengatur konflik antara negara-negara yang berbatasan secara maritim. Dengan adanya peraturan yang mengatur batas wilayah laut, sengketa antar negara dapat diselesaikan secara damai dan menghindari konflik bersenjata.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia atas wilayah lautnya, termasuk hak-hak ekonomi eksklusif dan hak berdaulat atas sumber daya alam di wilayah laut Indonesia.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum laut memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan kelautan Indonesia. Para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha kelautan, perlu bersinergi dalam menerapkan dan mematuhi peraturan hukum laut demi keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.