Penegakan hukum terhadap tindak pidana laut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan maritim. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penyelundupan narkotika, dan pembajakan kapal merupakan ancaman serius yang dapat merusak ketertiban di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut memerlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait, termasuk TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak swasta. “Kami terus meningkatkan patroli laut dan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat penegakan hukum di perairan Indonesia,” ujar Laksamana Muda Aan Kurnia.
Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana laut, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Kebijakan ini memberikan mandat kepada Bakamla untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan maritim. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana laut sangat penting untuk membantu penegakan hukum di perairan Indonesia.”
Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana laut, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dengan upaya yang terkoordinasi dan sinergis, diharapkan keamanan maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik.