Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga kedaulatan negara. Karena Indonesia dikenal sebagai negara maritim, penegakan hukum di sektor kelautan harus dilakukan secara tegas dan adil.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, Dedy Djamaluddin, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh ada kompromi. “Kita harus memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali agar kedaulatan negara tetap terjaga,” ujarnya.
Salah satu contoh pelanggaran batas laut di Indonesia adalah kasus pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga merusak ekosistem laut di Indonesia. Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan dengan tegas.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Ajenk Rusmanto, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan TNI AL dan instansi terkait lainnya. “Kerjasama lintas sektor sangat penting dalam penegakan hukum di sektor kelautan agar upaya penindakan dapat dilakukan dengan efektif,” ujarnya.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, kerjasama dengan negara-negara tetangga juga sangat penting. Hal ini agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lintas negara untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia.
Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir dan kedaulatan negara tetap terjaga. Sehingga, Indonesia dapat terus menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera.